Pekanbaru (Berita EOF)-- Komisi VII DPR mengusir PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dalam siding umum pada hari Senin karena kurangnya data yang diberikan oleh perusahaan, harian Koran Tempo melaporkan hari ini (9/10/2007).

Sonny Keraf, yang memimpin sidang, menyimpulkan bahwa Komisi VII akan mengunjungi Riau untuk memastikan apakah PT IKPP dan PT RAPP  terlibat dalam praktek illegal logging yang merupakan masalah serius saat ini, laporan harian Riau Pos hari ini.
 
Hal ini untuk yang ketiga kali sidang antara Komisi VII dan PT RAPP (anak perusahaan Asia Pacific Resources International Holdings Limited / April) telah ditunda setelah tidak menunjukkan manajemen perusahaan dua minggu lalu.
 
"RAPP diusir karena tak bersedia presentasi," harian Tribun Pekanbaru pada hari Selasa menuliskan bahwa Direktur Utama PT RAPP Rudy Fajar, Dewan komisaris Benny Setyawan dan Direktur Operasional Thomas Handoko serta manajer meninggalkan ruang rapat Komisi VII dengan wajah cemberut, "kepada situs web Riau Terkini, Senin (8/10/2007).

Tribun Pekanbaru juga melaporkan bahwa perusahaan pulp & paper terbesar di Riau, PT Indah KIAT Pulp & Paper (IKPP, berafiliasi ke Asia Pulp & Paper / APP) ditanyai oleh Komisi VII apakah pasokan sumber bahan baku diduga  dari praktek illegal logging yang oleh  Polisi menjadi masalah yang serius di Riau saat ini.

Effendi Simbolon anggota parlemen mengkritik presentasi yang dilakukan oleh PT IKPP, khususnya pada gambar satellited  hutan yang tidak sesuai tanggal. "Hutan yang disajikan tidak tepat waktu karena saat ini dalam tahap pembangunan," Effendi  mengkritik anak perusahaan APP.

"Kami tidak berlangganan Google, kami hanya menggunakan versi percobaan dan kami menerapkan perangkat lunak kami sendiri. Oleh karena itu, tidak menggambarkan kondisi hutan terakhir, Direktur Utama PT Arara Abadi, Subarjo, dalam sidang, situs web Riau Terkini melaporkan Senin (8/10/2007).

Para anggota parlemen meminta kepada PT IKPP untuk memberikan data yang nyata-waktu gambar satelit yang akan sangat diperlukan untuk antisipasi proses hukum.

Beberapa anggota parlemen mengatakan bahwa mereka kecewa dengan PT IKPP karena presentasi mereka tidak dapat dipercaya, perusahaan diduga terlibat dalam praktek illegal logging yang akan diinvestigasi oleh polisi.
"Kita harus sepakat bahwa perusahaan ini ditutup. Kami hanya merekomendasikan seperti ini, "kata Brur Maras dari Partai Demokrat seperti dikutip oleh Riau Pos.

Komisi menduga PT IKPP hanya dapat memberikan 30 persen dari pasokan kayu legal, Riau Terkini melaporkan.