PEKANBARU (Warta EoF)— Seorang mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau bersikeras pada pengadilan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pekan lalu bahwa ia hanya meneken izin penebangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk perusahaan-perusahaan dan menyerahkan tanggungjawab kepada anak buahnya.

Laporan media mengatakan Burhanuddin Husin, mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau dan kini Bupati Kampar, mengatakan di pengadilan korupsi di Jakarta pekan lalu (4/7/2008) bahwa dia tidak ada kaitannya dengan dakwaan kasus penyalahgunaan izin penebangan untuk menebas hutan alam dan kini mengadili Bupati Pelalawan Azmun Jaafar.

“Saya hanya tinggal teken saja. Selebihnya saya tidak tahu karena soal teknis urusan staf saya,” Burhanuddin mengatakan kepada majelis hakim yang dipimpin Krisna Menon di pengadilan, seperti dilaporkan situs web Riau Terkini, Jumat (4/7/2008).  

Bupati itu menjadi tersangka dan diminta memberikan kesaksiannya sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan penerbitan izin penebangan bagi 15 perusahaan yang mendakwa bupati Azmun Jaafar.  

Riau Terkini melaporkan bahwa Burhanuddin ditanya selama 60 menit dimana ia kebanyakan mengatakan tidak mengetahui kewenangan posisinya sebagai Kepala Dinas Kehutanan.  

Pada headline akhir pekan lalu (5/7/2008), harian Tribun Pekanbaru mengatakan bahwa para hakim persidangan korupsi itu menjadi marah dengan jawaban-jawaban yang disampaikan Burhanuddin karena merupakan pernyataan meragukan.

“Saya hanya sekedar mengesahkan. Soal teknis dilakukan oleh staf saya,” dia mengatakan seperti dikutip oleh Tribun Pekanbaru (5/7/2008).

Mantan Kepala Dinas Kehutanan itu mengatakan bahwa para bawahannya yang seharusnya bertanggungjawab pada masalah teknis dalam mengesahkan RKT. Izin RKT dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang membolehkan perusahaan menebangi hutan alam untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kayu pulp.

Ketika ditanya oleh ketua majelis hakim apakah pejabat itu memiliki pengetahuan soal kehutanan, Burhanuddin mengatakan: “Jujur saya tidak paham tentang kehutanan, saya sarjana ekonomi,” seperti dilaporkan Tribun Pekanbaru.

“Anda ini Kepala Dinas Kehutanan, jangan berdalih segala macam. Setelah menjadi Kepala Dinas Kehutanan, seharusnya beradaptasi dengan pekerjaan baru,” kecam hakim Made Hendra Kusuma menyusul jawaban-jawaban penuh ragu yang disampaikan Burhanuddin.

Jaksa Sriyono menanyakan tersangka tentang penerbitan RKT. “Jadi Anda menerbitkan izin RKT tanpa dasar hukum?”, kemudian Burhanuddin menjawab iya. ”Jadi ngawur, ya?” jaksa itu balik bertanya.   

Azmun ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2007 dan disidang sejak Mei tahun ini.  KPK menuduh Azmun mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.2 trillion dengan mengeluarkan izin penebangan guna mengalih fungsikan hutan alam menjadi perkebunan kayu pulp.  

Laporan-laporan mengatakan pejabat gubernur inkumben Riau Rusli Zainal dijadwalkan untuk diperiksa KPK soal kasus Azmun pekan lalu, namun dia tidak bisa menghadirinya karena adanya pemeriksaan kesehatan sebagai persiapannya untuk mengikuti pemilihan gubernur (pilkada) September tahun ini.   

Azmun soal Rusli Zainal

Azmun mengatakan kepada harian Koran Tempo (3/7/2008) dalam satu wawancaranya bahwa para pejabat yang mengeluarkan izin RKT seharusnya bertanggungjawab.  

“Dari 15 perusahaan yang saya keluarkan izin itu telah mendapat pengesahan RKT (rencana kerja tahunan) dari Kepala Dinas Kehutanan Riau, yaitu Syuhada Tasman, Asrar Rahman, Sudirno, dan Burhanuddin Hussin.

Lalu, juga ada RKT yang disahkan oleh Gubernur Riau Rusli Zainal. Dengan RKT itu, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penebangan kayu di hutan. Menurut saya, seluruh pihak yang ikut mengesahkan RKT itu harus diminta tanggung jawabnya, termasuk Rusli Zainal,” Azmun mengatakan kepada harian Koran Tempo.

EoF mempelajari bahwa 15 perusahaan yang disebutkan Azmun memiliki afiliasi dengan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL), dan Asia Pulp & Paper (APP) serta satu perusahaan lainnya belum diketahui.  

EoF mempelajari bahwa 15 perusahaan mendapatkan izin yang dikeluarkan Azmun dan terkait dengan praktek korupsi yang saat ini diselidiki oleh KPK adalah sebagai berikut:  

APRIL: CV. Bhakti Praja Mulia 5.800 hectares, CV. Mutiara Lestari 4.000 ha, CV. Tuah Negeri 1.500 ha, KUD Bina Jaya Langgam 1.887 ha, CV. Alam Lestari 3.330 ha,  CV. Riau Bina Insani 4.300 ha, CV. Harapan Jaya 4.800 ha, PT. Nusa Prima Manunggal 4.412 ha, PT. Merbau Pelalawan Lestari 5.590 ha, PT. Putri Lindung Bulan 2.500 ha, PT. Selaras Abadi Utama 13.600 ha, PT. Bukit Raya Pelalawan 3.200 ha,  and PT. Riau Bina Insani 7.275 ha;

APP: Putra Riau Perkasa 21.650 ha, dan afiliasinya tidak diketahui: PT. Sinar Deli Pratama 3.000 ha.