PEKANBARU (EOF News) - PT Arara Abadi, sebuah perusahaan perkebunan pulpwood, adalah terdakwa oleh pengacara dari Serikat Tani Rakyat (STR, Serikat Tani Riau) seperti di belakang serangan ke petani di Suluk Bungkal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 18 Desember 2008.

Polisi membantu perusahaan menjaga keamanan dan bersifat kemiliteran mengusir kelompok masyarakat yang menempati dari perkebunan terdakwa PT Arara Abadi dengan menggunakan dua helikopter dan senjata dengan peluru karet, laporan media akhir pekan lalu. Arara Abadi adalah pabrik pemasok utama serat untuk Asia Pulp & Paper (APP) di Riau.
 
Ali Husein Nasution, pengacara dari STR, kemarin (30/12/2008) mengatakan bahwa klien percaya bahwa seorang anak meninggal karena ia menebang pohon roboh menimpanya karena panik oleh kejadian. "Meskipun ini adalah efek langsung, tetapi anak perempuan terbunuh karena ia dan keluarganya panik oleh penyerangan," katanya kepada website Eyes on the Forest.
   
Ali diberitahu bahwa situasi di desa relatif tenang mengikuti permintaan dari Komisi Hak Asasi Manusia, seorang penjaga, kepada Kepala Polisi Nasional pekan lalu untuk menarik unit polisi. Penduduk Desa yang sebelumnya bersembunyi di hutan tersebut kembali ke rumah.
   
Pada konferensi pers di sini pada hari Sabtu (27/12) Ridha Saleh, wakil ketua Komnas HAM (hak asasi manusia), kepada pers bahwa ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi yang menyebarkan barisan pasukan (Brimob) ke desa, harian Tribun Pekanbaru melaporkan akhir pekan (28/12/2008).
   
Dia mengatakan bahwa kondisi di Suluk Bongkal dan Desa Tasik Serai Timur normal. "Jadi tidak perlu menyebarkan angkatan [polisi]," tambahnya. Walaupun demikian, ia mengucapkan terima kasih kepada polisi yang sudah memaksa
   
Ridha Saleh mengatakan bahwa organisasi akan mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk berbicara pada sengketa tanah yang sudah lama berdiri menjadi konflik antara Arara Abadi dan masyarakat desa.
   
Menurut pengamatan di lapangan, dia percaya bahwa penjaga desa yang tinggal di sebuah desa bahwa status administrasi diakui oleh pemerintah. Ali Husein mengatakan bahwa kabupaten Bengkalis pada tahun 2002 mengakui Suluk Bongkal merupakan bagian dari desa Beringin.
   
EOF mempelajari desa Beringin yang memiliki sejarah konflik dengan PT Arara Abadi sejak Presiden Soeharto di era 1990-an dimana HAM diyakini terjadi. Munculnya kembali konflik yang ada dalam beberapa tahun terakhir di mana STR dan organisasi Segera membantu warga kejatuhan pohon akasia dari Arara Abadi dan menduduki tanah tahun lalu.
 
Sementara itu, Kepala Polisi Riau, Brigen. Hadiatmoko menolak tuduhan dan mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di kejadian, situs Detik.com melaporkan (29/30/12).
 
"Kami melakukan tindakan represif yang sesuai dengan prosedur. Jadi, adalah tidak benar bahwa kami telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Ini tidak benar kami dituduh yang membakar rumah dan menyerang petani, "katanya kepada situs web terakhir minggu (26/12/2008).
 
Hadiatmoko mengatakan bahwa perusahaan telah mengeluh kepada polisi selama 24 kali perkebunan pulpwood mereka yang telah roboh dan diduduki oleh sekelompok orang.
  
Ali mengakui bahwa tidak ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh polisi terhadap 79 dari 84 desa yang ditahan di Polisi Bengkalis. "Tetapi pembongkaran dan pembakaran rumah petani  bahwa selama penyerangan oleh helikopter sangat mengerikan."
   
kliennya tidak bisa mengidentifikasi jenis senjata yang digunakan oleh polisi diatas helikopter pada setiap penerbangan di atas rumah, yang segera membakar rumah. "Tidak seorang pun dapat mengenali jenis tembakan mereka berlari karena panik," kata Ali.
  
Katanya dia menunggu Tim Mencari Fakta yang akan diatur oleh Komnas HAM untuk menyelidiki insiden. Pengacara yang juga menduga bahwa APP / Sinar Mas Kehutanan dari Arara Abadi yang berada di belakang biaya operasi untuk mengusir petani.
  
"Ini adalah operasi besar terhadap para petani sebagai wakil ketua Polisi Riau beserta direktur intelijen datang untuk melihat penyerangan," kata Ali. "Siapa yang bisa membayar menyebarkan ratusan polisi dari dua helikopter dan para militer selama penyerangan?" Ia bertanya.