Sumatra, Lack of governance, Carbon stock, Biodiversity loss, Palm oil, APP, APRIL, bengkalis, Dumai, gambut, karhutla, kebakaran, RAPP, sinarmas,
Sejak medio April 2023, kabut asap akibat Karhutla telah menyelimuti kota Dumai dan Bengkalis. Hingga sepekan ini, karhutla sedikitnya telah menghanguskan lahan gambut berkedalaman 4 meter seluas lebih kurang 60 hektar, demikian data dari BPBD Provinsi Riau. Lokasi kebakaran terjadi di Desa Pelintung, Dumai, dan Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan pantauan satelit yang digunakan stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Pekanbaru per 26 April 2023, titik panas sebagai indikasi karhutla Riau ada 31 titik dan 27 diantaranya berada di Kota Dumai. Sisanya berada di Bengkalis sebanyak 3 titik dan di Kuantan Singingi sebanyak 1 titik.
Analisis Eyes on the Forest berdasarkan hasil deteksi satelit NASA FIRM VIIRS (dengan level confidence nominal) sejak 17 hingga 26 April 2023, terdapat 1 titik panas (hotspot) di konsesi milik grup Asia Pulp & Paper / Sinar Mas Group, yakni PT Suntara Gajapati dan 2 titik panas di konsesi milik grup APRIL yakni PT Rimba Rokan Lestari.
Sedangkan hasil deteksi satelit MODIS dengan confidence <70% menyimpulkan 5 titik panas terdeteksi di konsesi milik APP yakni PT Ruas Utama Jaya, PT Satria Perkasa Agung, PT Arara Abadi Siak, PT Mitra Hutani Jaya, dan PT Arara Abadi 3. Titik juga terdeteksi di konsesi milik grup APRIL yakni 1 titik di PT Sumatera Riang Lestari blok IV, 2 titik di PT RAPP Pelalawan, 2 titik di PT Uni Seraya, 1 titik di PT RAPP Sungai Kampar dan 1 titik di PT Sumatera Riang Lestari blok VI.
Tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi, Pemko Dumai dan TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman agar kebakaran yang terjadi tidak meluas.
“Luas lahan gambut yang terbakar perkiraan mencapai 60 hektare dan 40 hektare di antaranya telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Sementara 15 hektare lainnya masih mengeluarkan asap dan masih akan dilanjutkan dengan pendinginan lahan,” ujar Wakapolda Riau, Brigjen Pol Rahmadi seperti dikutip harian Riau Pos (26/4/2023).
Dilansir dari harian JPNN (26/4/2023), Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal juga mengultimatum pelaku pembakaran hutan dan lahan agar jangan main-main, terutama yang terjadi di Dumai.
“Saya sudah minta kepada Dirkrimsus, Kapolres Dumai, dan Bengkalis untuk melakukan penyelidikan mendalam. Apabila terbukti ada yang melakukan atau dengan sengaja membakar lahan, proses hukum tegas,” tegas Irjen Iqbal dalam harian JPNN.
Sejak 16 Februari 2023, Gubernur Riau telah menetapkan status siaga Karhutla. Namun karhutla masih menghantui provinsi Riau. Seperti yang diberitakan dalam harian topsatu (26/4/2023), Gubri menyebutkan bahwa potensi lahan terbakar cukup besar, terutama saat memasuki musim kemarau kering. Ia juga menegaskan agar tidak ada yang membuka lahan dengan cara membakar ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Yang membakar lahan dengan sengaja tentu akan berhadapan dengan pihak kepolisian,” imbuhnya.
Jambi tetapkan status siaga darurat Karhutla
Tidak hanya di Riau, titik panas di Sumatera juga terdeteksi di Provinsi Jambi. Dilansir dari harian detik, per tanggal 26 April 2023 kemarin, Pemprov Jambi mengumumkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Status siaga itu dikeluarkan setelah BMKG menemukan 194 titik panas di wilayah sepucuk Jambi Sembilan lurah tersebut.
"Ini tercatat ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lalu ada di Batang Hari, lalu Bungo, Merangin dan beberapa daerah kabupaten lainnya. Total ada 194 titik," kata Ibnu kepada detikSumut, Rabu (26/4/2023).
Jambi menjadi provinsi ke 4 yang menetapkan status siaga darurat karhutla setelah Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
Para aktivis lingkungan dan pemerintah sama-sama khawatir musim kemarau yang lebih kering tahun ini akan meningkatkan kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti yang diberitakan BBC (27/4/2023). Bahkan aktivis khawatir kebakaran hutan dan lahan akan “lebih buruk ketimbang 2015 dan 2019“.
WALHI menilai alih-alih hanya melakukan langkah mitigasi, pemerintah juga harus menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu mengevaluasi perizinan.
“Kalau kemudian kita tidak kembali ke akar permasalahannya, maka kemudian pembakaran hutan dan lahan akan terus terjadi sepanjang tahun dan ketika gelombang panas datang, maka intensitas titik apinya akan semakin banyak dan mungkin bisa jadi akan lebih buruk ketimbang tahun 2015 atau 2019 yang lalu,” kata Uli Arta Siagian, Manager Kampanye WALHI kepada BBC News Indonesia.