Pekanbaru, 1 Maret 2024 - Jikalahari menerbitkan rilis yang menyoroti indikasi deforestasi dan penebangan hutan alam yang dilakukan oleh Asia Pulp & Paper / Sinar Mas group melalui anak perusahaannya yakni PT Arara Abadi dan PT Riau Indo Agropalma pada Februari 2024 di Indragiri Hilir, Riau.

Pekanbaru, March 1, 2024 - Jikalahari published a release highlighting the indications of deforestation and clearing of natural forests carried out by Asia Pulp & Paper / Sinar Mas group through its subsidiaries, namely PT Arara Abadi and PT Riau Indo Agropalma, in Indragiri Hilir, Riau.

PEKANBARU – Pencabutan izin sektor kehutanan oleh Pemerintah di tahun ini memerlukan ketelitian dan sikap tegas agar tujuan mengefektifkan lahan-lahan terbengkalai menjadi tepat sasaran. Hasil temuan lapangan oleh Eyes on the Forest terhadap situasi terkini di lahan-lahan dicabut, menunjukkan perlunya tindakan cermat dari Pemerintah agar masyarakat bisa disejahterahkan, dan potensi konservasi bisa dipulihkan.

PEKANBARU – Koalisi Eyes on the Forest mengapresiasi tindakan cepat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam kantor Riau dalam menangani kematian gajah sumatera (maximus elephas sumatranus) di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan mulai melakukan penyidikan kematian yang belum diketahui motifnya.

Kejadian penebangan hutan alam yang sangat masif pernah terjadi di Riau, antara tahun 2000-2008. Kala itu, awal tahun 2000, potongan kayu gelondongan kayu bulat berdiameter mulai dari 20 cm hingga mencapai 1 m kerap ditemukan berjejeran di pinggir hutan. Pemandangan itu selalu menghiasi setiap jalanan beraspal menuju industri sawmill, kayu lapis (plywood) serta industri bubur kertas dan kertas (pulp and paper) di Riau.

Memasuki bulan bersejarah bagi negara Indonesia dan provinsi Riau, puluhan titik panas muncul lagi, di tengah kurangnya intensitas hujan. Dilansir dari Riau Mandiri, Senin (10/8), BMKG mencatat ada 88 titik panas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Sedangkan sehari sebelumnya, yakni pada Minggu (9/8/2020), terdeteksi 38 titik panas.

Pengadilan Negeri Rengat menggelar sidang putusan kasus karhutla PT Teso Indah (PT TI) dengan terdakwa direktur PT Teso Indah, Halim Kusuma, Selasa (4/8/2020).

Tersangka kasus Karhutla PT Teso Indah yang terjadi pada tahun 2019 lalu akhirnya dijatuhi vonis di awal Juli 2020. Sutrisno dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) PT Teso Indah (TI), dan dihukum 16 bulan penjara.

Api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih muncul di sekitar perkebunan dan konsesi perusahaan hutan tanaman industri. Awal Juli giliran api menghampiri Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, ketika 3 Juli 2020 sekitar 2 hektar lahan karhutla membara di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), perbatasan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) milik grup APRIL/RGE dengan PT Priatama Rupat, perusahaan sawit, di Desa Tanjung Kapal.

Di tengah perjuangan menghadapi pandemic virus corona, Indonesia khususnya Sumatera dan Kalimantan juga dihadapkan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 29 Juni 2020, titik api muncul di Riau. Kekuatiran akan bergabungnya bencana karhutla bersama dengan pandemi penyakit virus corona-19 (covid-19) semakin membuncah.

Jakarta, 20 Januari 2020— Selama satu tahun sejak akhir 2018 hingga 2019, koalisi 9 CSO di Indonesia tersebar di 7 provinsi melakukan pemantauan dan kajian sebagai bentuk aksi korektif masyarakat sipil terkait kebijakan yang berhubungan dengan industri pulp dan kertas.

Kebakaran hutan hebat 2015 tak membuat jera. Investigasi Eyes on the Forest (EoF) terkini menemukan 3 dari 7 perusahaan pemegang konsesi HTI, yang jadi tersangka kebakaran hutan dan lahan pada 2013-2014, diduga tidak mengindahkan peraturan perlindungan dan pemulihan gambut. Apakah ini akibat lemahnya supervisi dan koordinasi pemerintah?

JAKARTA, 15 MEI 2019—Masih hangat di ingatan publik kasus kebakaran hutan dan gambut yang melibatkan raksasa penghasil kertas Sinar Mas (dikenal dengan merek dagang Asia Pulp & Paper—APP) beserta perusahaan pemasok kayunya. Kini, APP harus jujur dan komprehensif mengungkap informasi penerima manfaat perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok APP dan secara transparan menjalankan menjalankan komitmen pelestariannya.

Jakarta, 30 May 2018—A new report published today by the Koalisi Anti Mafia Hutan is calling on the Government of Indonesia to take firm actions against global pulp and paper producer Asia Pulp & Paper (APP) after unmasking their corporate links with wood fiber plantation companies (HTI). The report entitled Removing the Corporate Mask reveals an apparent close relationship between the Sinar Mas Group, the parent conglomerate of APP, and 24 declared wood suppliers that APP has called "independent partners". The report also traces out the ownership structure of the forestry business group within the Sinar Mas Group, which extends to a network of companies in numerous offshore jurisdictions.

Langkah tegas Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut patut didukung, termasuk di antaranya kebijakan pelarangan pembukaan atau eksploitasi lahan gambut oleh perusahaan hutan tanaman industri (HTI). Setidaknya 16% atau setara dengan 2,1 juta hektar dari 12,9 juta hektar total luasan, telah ditetapkan pemerintah sebagai daerah prioritas restorasi gambut.

Pemerintahan Joko Widodo telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, salah satunya melalui perlindungan lahan gambut sebagai upaya mencegah kebakaran hutan secara masif berulang. Namun, tampaknya hal ini tidak diindahkan oleh Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) melalui PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP).

Video amatir diunggah di satu akun Facebook menampilkan seekor harimau berada di kawasan HTI milik PT Arara Abadi. Harimau besar itu berjalan mendekati pekerja perusahaan yang sedang panen akasia.

Jikalahari melaporkan 49 konsesi korporasi usaha Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan korporasi (HTI) kelapa sawit hasil temuan lapangan Eyes on the Forest (EoF) kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada 1 Desember 2016 di Gedung Bromo, Kantor KSP, Jakarta.

Jikalahari melaporkan kebakaran hutan dan lahan di dalam areal dan konsesi 49 korporasi industri HTI dan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau sepanjang 2014-2016 kepada Nazier Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) di kantor BRG Jakarta.

APRIL stopped Government investigation of legally questionable new peat drainage in Sumatra

Laporan EoF yang diterbitkan hari ini menunjukkan bagaimana minyak sawit mentah (CPO) ditanam secara ilegal di kawasan lindung milik Negara seperti habitat satwa langka harimau Sumatera, gajah dan orangutan di hutan Sumatera.

Eyes on the Forest (EoF) mengeluarkan laporan investigasi terbaru mengangkat temuan lapangan soal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015.

A recent report highlighting gap on timber supply sustainability found that estimated 30 percent of wood used by Indonesia’s industrial forestry sector comes from illegal sources.

The President of Indonesia Joko Widodo, accompanied by the Minister of Forestry and Environment Siti Nurbaya, came to Riau province last week to monitor the burned forest areas that caused haze in Sungai Tohor village, Meranti Islands District, media reported.

Today, 10 months after APRIL published its Sustainable Forest Management Policy (SFMP) and established a “Stakeholder Advisory Committee (SAC)” to “ensure transparency and implementation of this SFMP”, EoF submitted its grievance report on APRIL’s flawed SFMP implementation in Pulau Padang to the SAC.

Field investigator team set up by Ministry of Environment (MoE) found strong evidences of the involvement of 23 plantations and industrial timber plantation (HTI) companies of a total of 43 firms investigated in forest and land fires case which had caused severe haze in the beginning of this year, media reported.

Eyes on the Forest coalition publishes latest investigative report as a consistency in monitoring deforestation in Sumatra, Riau in particular, as this edition highlights natural forest clearing in high conservation value forest (HCVF) by PT Triomas Forestry Development Indonesia, a supplier to Asia Pacific Resources International Limited (APRIL).

A number of environmental communities and organizations participated in ‘Melawan Asap’ (Fighting against Smoke) action and made speech along their protest in the front of Zapin Monument and Riau Governor Office, Pekanbaru, on Monday (10/3). On this seventeenth ‘anniversary’ of Riau fires and smog disaster, they demanded immediate and serious handling from the central government and the provincial government of Riau.

Anti-Mafia Coalition and WWF Indonesia launched an agenda to push law enforcement to apply to corporates that commit crime in forestry sectors. This was discussed during a media briefing on December 5th 2013 held at Warung Daun about Corporate Crimes in Forestry Sector.

PEKANBARU (EoF News)—Jikalahari, environmental organization’s network to save natural forest in Riau, sent a letter to President Susilo Bambang Yudhoyono last week to order the police and prosecutors office to prosecute 14 timber companies which allegedly committing environmental destruction.

PEKANBARU (EoF News)—At least 229 hotspots were detected by satellite in Riau province during 1-15 June 2009 where pulpwood plantation concessions (HTI) had 79 hotspots, and Selective Logging Concessions (HPH) have been hit with 66 hotspots.

Bogor, 9 February 2009. Two national NGOs, Forest Watch Indonesia (FWI) and Telapak urged Indonesian Ecolabel Institute (LEI) today to stop issuing Sustainable Management of Forest Estate (PHTL) to Industrial Timber Estate (HTI) that convert natural forest or open up peat ecosystem during establishment of the estate.

PEKANBARU (EoF News)—Corruption Eradication Commission (KPK) and Riau Police Office would synchronize efforts to tackle environmental crime inquiries in the province as the reshuffled chief of police met the popular institution early this week, reports said.

Dalam sebuah laporan investigasi yang dipublikasikan hari ini oleh Eyes on the Forest, bukti-bukti menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan gabungan Asia Pulp & Paper (APP) belum lama ini membuka sebuah jalan logging yang memotong jantung hutan gambut penting di Semenanjung Kampar, Riau.

Today Eyes on the Forest, a coalition of Sumatran environmental NGOs, called on all companies who are clearcutting natural forests based on Industrial Timber Plantation Licenses (IUPHHK-HT) issued by Governors or Heads of Districts to immediately issue a moratorium on all such operations.