Laporan Investigasi September dan Oktober 2006

EoF Investigative Report / 01 March 2007

Blok Kuala Kampar
 
Investigasi Eyes on the Forest bulan September 2006 menemukan sekitar 50 hektar hutan alam telah ditebangi dalam konsesi Hutan Tanaman Industri PT Triomas FDI (B3007), tergabung dengan Asia Pacific Resources Internatioal Holdings (APRIL) (B3007; Peta 1). Penebangan di konsesi ini dimulai pada Juli 2006.  Investigasi Eyes on the Forest pada kali ini belum menemukan perusahaan yang menerima dan menyimpan kayu dari PT Triomas FDI. Bagaimanapun, EoF meyakini bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan milik APRIL di Riau, menerima kayu yang ditebang oleh PT Triomas FDI berdasarkan observasi EoF lainnya di lapangan.  
 
PT Triomas FDI adalah mitra APRIL sebagaimana EoF menganalisa surat PT RAPP  Nomor 26/RAPP-J/V/2006 tanggal 08 Mei 2006, perihal ”Telahaan Dispensasi Rencana Kerja Tahunan Tahun 2006 kepada IUPHHKHT mitra PT. RAPP” yang perusahaan tujukan ke Departemen Kehutanan melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
 
Berdasarkan hasil investigasi EoF, izin yang digunakan PT Triomas FDI  merupakan izin prinsipil yang diterbitkan Bupati Pelalawan: • PT Triomas memiliki izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HT) yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan dengan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003. Luas konsesi dimana penebangan terjadi adalah 9.625 hektar. • Izin IUPHHK-HT ini dikeluarkan berdasarkan Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota menerbitkan izin tersebut.  
 
Bagaimanapun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, IUPHHKHT hanya diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur (pasal 42 PP 34/2002) dan ini juga dipertegas dalam pasal 102 PP 34/2002. Karena itu, dengan demikian sejak berlakunya PP 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUPHHKHT karena sudah bertentangan dengan pasal 42 PP 34/2002  meskipun aturan hukum (kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001) belum dicabut.   
 
Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005)  dan melarang Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan izin IUPHHKHT lagi. Sejak 25 Juli 2005, Eyes on the Forest meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbau semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman (lihat PR EoF pada 27 Juli 2005).  
 
Permintaan EoF untuk moratorium di atas sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Hadi S. Pasaribu, dalam suratnya tanggal 13 Juni 2006, perihal Telahaan dispensasi RKT Tahun 2006 PT RAPP, yang menyarankan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian usaha pelayanan administrasi kepada 11 (sebelas) IUPHHKHT (termasuk PT Triomas FDI) yang berupa pelayanan RKT (Rencana Kerja Tahunan) seharusnya menunggu persetujuan hasil verifikasi dari Menteri Kehutanan. Hingga laporan ini dibuat, PT Triomas FDI belum selesai diverifikasi dan tidak mendapat persetujuan maupun dispensasi dari Departemen Kehutanan.